AMBON,RN—Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku melaksanakan agenda rutin Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi 31 Mei 2025 pada Selasa (17/06/2025). Acara    dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku. Secara garis besar evaluasi untuk kinerja Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) adalah terjadinya kontraksi atas realisasi pendapatan dan juga belanja regional disisi lain realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik dibanding periode tahun sebelumnya. 
Saat ini kebijakan pemerintah difokuskan untuk mendorong ketahanan dan pertumbuhan perekonomian dari garis depan di antaranya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah. Meskipun di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah terus menunjukkan resiliensi dan peluang untuk tumbuh lebih kuat melalui berbagai kebijakan strategis yang adaptif. Hingga Mei 2025, berbagai gejolak dunia sedikit banyak mempengaruhi perekonomian nasional maupun regional. 
Meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik geopolitik yang terus berlanjut seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Laut China Selatan, serta memanasnya situasi Iran-Israel menambah daftar panjang konflik. Di sisi lain, gejolak di pasar keuangan global mendorong investor untuk lebih berhati-hati. Ketiga hal tersebut berdampak pada pelemahan perdagangan internasional, depresiasi mata uang negara berkembang, dan meningkatnya arus keluar modal. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan dengan pertumbuhan sebesar 4,87 persen (year-on-year) pada triwulan I 2025.
Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi regional secara triwulanan sebesar -2,99 persen, kinerja ekonomi Provinsi Maluku tetap menunjukkan prospek yang positif dengan pertumbuhan PDRB sebesar 5,07 persen (year-on-year). Dari sisi harga-harga, inflasi mencatatkan angka 2,24 persen yang mana berada dalam rentang target BI di angka 2,5 persen plus minus 1 persen, masih cukup baik dan bahkan di bawah tingkat inflasi nasional. Perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku Triwulan I-2025 mencapai Rp15,89 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp9,38 triliun. 
Kondisi ekonomi wilayah Maluku pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen y-on-y. Dari sisi lapangan usaha dan yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 8,16 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 9,21 persen.
Kinerja Penerimaan APBN sampai dengan Bulan Mei 2025, di sisi penerimaan negara dengan target Rp2.242,75 miliar telah mencapai Rp659,80 miliar atau sekitar 29,40 persen dari target penerimaan. Penerimaan ini terbagi menjadi dua yaitu penerimaan perpajakan yang mencatatkan angka Rp406,63 miliar atau 22,82 persen dari target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan realisasi Rp253,17 atau 55,01 persen dari target yang mencatatkan pertumbuhan 5,57 persen dari periode tahun sebelumnya. 
Dari sisi belanja yang dialokasikan sebesar Rp20.829,74 miliar telah terjadi realisasi sebesar Rp6.454,72 miliar atau 30,99 persen dari pagu anggaran. Belanja APBN terbagi menjadi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2025 ini telah terealisasi sebesar Rp2.283,53 atau 27,58 persen dari pagu anggaran. Belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan realisasi Rp1.464,97 miliar, Belanja Modal dengan realisasi Rp182,42, Belanja Barang dengan realisasi Rp625,70 serta Belanja Sosial dengan realisasi Rp10,43. 
Untuk dana perimbangan berupa Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp4.171,19 atau 33,24 persen sedikit mengalami pertumbuhan negatif -4,40 persen. Realisasi Dana Transfer Umum (DAU dan Dana Bagi Hasil) mencapai Rp3.362,20 miliar; Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) mencapai realisasi sebesar Rp533,19 miliar; sedangkan Dana Desa mencapai realisasi sebesar Rp251,96 miliar bagi 1.200 desa sedangkan untuk Insentif Fiskal bagi beberapa pemerintah daerah dengan kinerja baik pada tahun 2024 ini mencapai realisasi Rp23,84 miliar. 
Realisasi TKD ini menyumbang porsi besar pada pendapatan APBD dengan porsi 81 persen dimana secara konsolidasi realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp3.574,85 miliar atau sekitar 24,49  persen dari pagu penerimaan dengan pertumbuhan positif 27,42 persen. Sedangkan untuk Belanja APBD telah terealisasi Rp2.705,00 miliar atau sekitar 18,54 persen dari pagu anggaran belanja dengan pertumbuhan positif 34,45 persen. Hal ini cukup menggembirakan dan patut diapresiasi bahwa terjadi percepatan dalam realisasi APBD di Provinsi Maluku.
Perwakilan Kementerian Keuangan daerah seperti Kanwil DJPb Maluku, Kanwil Bea dan Cukai Maluku, KPP Pratama Ambon serta KPKNL Ambon diharapkan terus memberikan dorongan pada perekonomian tidak hanya terkotak pada tugas dan fungsinya baik dari sisi pendapatan maupun belanja namun juga inisiatif strategis lain yang mampu menciptakan nilai tambah. Sebagai contoh pembinaan dan pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPKNL Ambon, dukungan dan dorongan pelaksanaan ekspor UMKM di wilayah Ambon oleh Kanwil Bea dan Cukai Maluku, serta dukungan dalam hal perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Ambon.
Sektor Administrasi Pemerintahan menjadi salah satu pendorong utama perekonomian Provinsi Maluku, menempati posisi kedua terbesar dengan kontribusi sebesar 21,43 persen. Diharapkan, realisasi belanja yang tepat sasaran dari sektor ini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. 
Pemerintah terus berkomitmen mengoptimalkan fungsi APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah, seperti program perlindungan sosial, pemberian stimulus fiskal untuk sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan, percepatan transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati dan pemeliharaan cadangan kas (cash buffer) pada tingkat yang memadai.